UPBJ Gelar Bimtek Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Resiko Barang/Jasa

Sabtu, 28 Nov 2020 | 21:06:03 Wita - Oleh admin

UPBJ Gelar Bimtek Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Resiko Barang/Jasa

UKPBJ Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bontang menyelenggarakan Bimtek Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pendopo Rujab, Senin (2/3/2020). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Agung Santoso dalam laporannya mengharapkan dengan adanya Bimtek ini peserta, yaitu PA, KPA, dan PPK di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,  dapat mendapat pengetahuan dan pemahaman prinsip manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah, juga memberikan bantuan teknis dasar pengendalian kontrak seiring dengan pembaharuan aturan untuk tidak menimbulkan kerugian Negara yang berujung pada ranah peradilan baik diperdata maupun pidana. “Minimal bisa meminimalisir resiko-resiko pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.

Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yaitu dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jakarta Muhammad Nur Yahya, dan Kasi Intel Kejari Bontang Hendri Sipayung.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah mengapresiasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Presiden pada berbagai kesempatan. Dimana, pemerintah melakukan pembenahan pada pengelolaan pengadaan barang/jasa dan meningkatkan akuntabilitasnya.

“Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur proses pengadaan barang jasa yang kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang/jasa, dan menumbuhkan iklim usaha yang sehat,”ungkapnya.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa telah sering dilaksanakan, namun dirasakan masih kurang ketika dihadapkan dengan kondisi implementasi di lapangan.

“Kadang tak heran sering ditemukan adanya permasalahan ketika sudah berada di tataran pelaksanaan dimaksud,” ujarnya.

Diharapkan, dengan hadirnya narasumber yang kompeten dibidang pengadaan barang/jasa, seluruh peserta seminar dapat menggali lebih dalam dan memahami tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.




Silahkan Login untuk Memberikan Komentar!